Hakikat dan Arti Pentingnya Hukum bagi Warga Negara

1.   Hakikat hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945. Ini mengandung pengertian bahwa dijadikan dasar untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum atau peraturan dibuat untuk mengatur perilaku manusia berbagai bidang kehidupan. Ada banyak pihak yang membuat peraturan atau hukum.

Misalnya keluarga membuat peraturan atau hukum untuk mengatur seluruh anggota keluarga. Kelompok belajar membuat peraturan untuk seluruh anggota kelompok itu. Sekolah membuat peraturan untuk seluruh warga sekolah.

Pemerintah juga membuat peraturan untuk seluruh rakyatnya. Intinya ada banyak pihak yang membuat berbagai peraturan sesuai dengan tujuan masing-masing. Namun, tidak semua peraturan dapat disebut hukum.

Peraturan yang disebut hukum adalah peraturan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratsyarat peraturan hukum antara lain:

a.   Peraturan tersebut mengatur perilaku manusia.

b.   Dibuat oleh pejabat yang berwenang.

c.   Bertujuan mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat.

d.   Bersifat mengikat dan memaksa pihak yang dikenai peraturan.

e.   Memiliki rumusan sanksi yang jelas dan tegas.

f. Sanksi ditegaskan dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Hukum adalah peraturan yang mengatur perilaku manusia. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia.

Jadi, yang diatur oleh hukum adalah perilaku manusia. Sehingga sasaran hukum adalah mengatur perilaku manusia, bukan perilaku makhluk lain atau benda.

Hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk tertulis (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kitab undang-undang, dan piagam) serta bentuk tidak hukum kebiasaan dan hukum adat).

Hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk tertulis (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kitab undang-undang, dan piagam) serta bentuk tidak tertulis (seperti hukum kebiasaan dan hukum adat).

Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh pejabat berwenang, artinya yang membuat hukum atau peraturan tidak sembarang orang atau pejabat tetapi pejabat yang berwenang. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.

Ketertiban yang dimaksud adalah mencakup perdamaian dan keteraturan hidup masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagian/haknya sehingga terjadi keseimbangan.

Hukum juga bersifat mengikat dan memaksa, artinya siapapun harus tunduk pada aturan hukum. Meskipun ia tidak mengetahui hukum tetap harus tunduk pada aturan hukum, misalnya perda larangan merokok atau miras di Bandung. Semua orang wajib tunduk pada peraturan hukum tersebut.

Agar hukum ditaati oleh seluruh warga masyarakat, hukum memiliki sanksi yang jelas dan tegas. Artinya adalah ada sanksi yang jelas kepada para pelanggarnya.

Jadi pada hakikatnya hukum adalah peraturan mengenai perilaku manusia dalam kehidupan bersama, dibuat oleh pejabat berwenang untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat, bersifat mengikat dan memaksa, memiliki sanksi yang tegas, sehingga barang siapa yang melanggarnya dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang.

2. Pengertian

Ada beberapa pakar dan sarjana hukum yang tidak bersedia memberi batasan atau definisi hukum. Hal ini karena hukum memiliki terlalu banyak segi dan seluk beluknya. Para pakar yang tidak memberi definisi hukum itu antara lain Apeldoorn, Lemaire, dan Imanuel Kant. Sebagai pegangan untuk memahami hukum,

ada definisi hukum yang dapat dijadikan pedoman. Di bawah ini definisi hukum menurut para pakar hukum, antara lain:

a. Grotius dalam “De Jure Belli ac Facis (1625)”

Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang dijamin keadilan.

b. Van Vallenhoven, dalam “Het Adatrecht van Nederlands Indie”

Hukum adalah suatu gejala pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan lentur dan

membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya.

c. Utrech dalam bukunya berjudul “Pengantar dalam Hukum Indonesia“

Hukum adalah himpunan-himpunan peraturanperaturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

d. Leon Duquit

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan-aturan yang daya penggunaannya

pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

e. S.M. Amin, S.H.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksinya itu disebut hukum. Tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

f. J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjonosastropranoto, S.H.

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturanperaturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

g. M.H. Tirtaatmadjaja, S.H.

Hukum adalah semua aturan yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian. Jika melanggar aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya atau didenda.