Latar belakang dan Manfaat Penyuluhan Pertanian

Latar Belakang programa penyuluhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Wewenang dan tanggungjawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain denganmenyelenggarakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian yang meliputiaspekpenataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana ]dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.

Agar revitalisasi penyuluhan pertanian dapat berjalan secara produktif, efektif dan efisien, perlu dilakukan identifikasi sumberdaya dan program pembangunan pertanian, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Hal ini diperlukan dalam rangka penyusunan rencana penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang komprehensif dengan memadukan seluruh sumberdaya yang tersedia. Programa penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

Programa penyuluhan pertanian yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya denganmemperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) juga mengamanatkan  0bahwa programa penyuluhan pertanian terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan.

programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi dan programa penyuluhan nasional. Agar programa penyuluhan ini dapat merespon secara lebih baik aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha di pedesaan, penyusunan programa penyuluhan diawali dari tingkat desa/kelurahan.