Tujuan dan Maksud Peyuluhan Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006

         Programa penyuluhan disusun dengan maksud, untuk:      

·   Menumbuhkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

· Memberikan kesempatan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyuluhan pertanian;

·  Membangun pemahaman penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha, lembaga/instansi terkait yang menangani penyuluhan untuk mengetahui keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan penyuluhan pertanian.

Programa penyuluhan disusun dengan tujuan:

 Memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

 Memberikan pedoman bagi penyuluh dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian.

Ruang lingkup Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Wewenang dan tanggungjawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan menyelenggarakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian yang meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasaranaN.

Serta pembiayaan penyuluhan. Programa penyuluhan pertanian di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan akan menentukan besarnya pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan programa penyuluhan.

Dengan memposisikan programa penyuluhan pertanian secara strategis, maka diharapkan masalahmasalah yang selama ini dirasakan menghambat persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan programa penyuluhan pertanian dapat diatasi.